GANTI KEPALA DESA, GANTI PERANGKAT

Bicara soal pemerintahan mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia sudah mulai geram, terutama geram atas janji-janji mereka sewaktu kampanye, janji yang senantiasa mereka koar-koarkan sebagian besar hanya isapan jempol belaka, ada yang bilang ingin mensejahterakan rakyat tapi malah harga BBM dinaikkan, ada yang ingin pro pemuda tapi nyatanya juga mereka tak dapat tempat untuk andil di Pemerintah, ada yang ingin berbaur dengan masyarakat tapi nyatanya mereka tak transparasi, dan akhirnya geram masyarakat merasakan semua ini, termasuk saya, apalagi pemerintah yang pada awal proses penjabatannya mengeluarkan uang banyak demi melancarkan ego mereka untuk menjadi pemimpin.

Di skala yang paling kecil yakni pemerintahan Desa mungkin banyak kita temui bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi, terutama penyimpangan dalam penyebaran bantuan-bantuan dari pusat untuk rakyat miskin baik itu berupa sembako maupun berupa uang, rata-rata salah sasaran, setiap kali ditanyakan selalu beralasan data yang digunakan itu data tahun-tahun lalu, kalau sudah tau data yang digunakan adalah data tahun lalu kenapa tidak disetiap tahunnya dilakukan pendataan, ini bukti pemerintah tidak sungguh-sungguh memperjuangkan rakyatnya terutama rakyat miskin.

Di skala kecil yakni pemerintah Desa, masyarakat menganggap rata-rata yang ngeyel, rewel dan susah di atur itu perangkat desa, banyak yang menganggap bahwa mereka itu adalah mafia-mafia yang dilegalkan oleh Negara. Setiap kali meminta perijinan, pembuatan surat, stempel maupun tanda tangan mereka berubah menjadi pengemis-pengemis jalanan atau perampok kelas atas dengan alasan untuk administrasi desa, kalau memang benar untuk administrasi desa kenapa ada desa yang tak punya khas desa sama sekali, ironis sekali.

Mereka di beri wewenang oleh rakyat untuk mengkoordinasi lingkupnya, baik itu Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan juga Negera tapi wewenang mereka berubah menjadi sewenang-wenang, mempermainkan rakyat, mengadu domba rakyat, memboikot rakyat, asal mereka tau mereka di bayar dari uang rakyat, mereka di bayar dari pajak-pajak rakyat, dari hasil rakyat. Di sebuah pemerintahan, rakyat adalah raja dan pemerintah adalah babu karena yang gaji pemerintah adalah rakyat. Pemerintah bertugas untuk mengayomi rakyatnya bukan malah merampok rakyatnya. Memberi tanda tangan, ataupun stempel itu memang sudah menjadi tugas pemerintahan, mereka di gaji rakyat salah satu tugasnya untuk memberikan stempel dan tanda tangan kepada rakyat, bukan malah merampok rakyat.

Banyak saya temui kejanggalan-kejanggalan dalam pemerintahan terutama pemerintahan desa, gambaran pada benak saya berharap suatu saat nanti system pemerintahan desa di ganti. Ganti kepala desa ganti perangkat desa dan semoga saja ada Undang-undang yang mengatur tentang pemecatan terhadap perangkat desa maupun kepada desa yang bertindak nyeleweng.

Indonesia ini Negara semu, dia tak pernah ada, yang ada hanya Jawa, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Irian Jaya dan pulau-pulau kecil yang bersanding menyatu diantara mereka yang besar. Semoga segala yang semu, segala yang tak terlihat, pembodohan, penipuan, penyelewengan, segera tampak nyata dimata masyarakat Nusantara.  Jaya Raya Negaraku, Jaya Raya Bangsaku.